Sabtu, 18 Februari 2017

Pertumbuhan industri manufaktur Indonesia pada kuartal III hanya sebesar 4,6 persen dengan kontribusi terhadap PDB 19 persen.

Liputan6.com, Surabaya - Pertumbuhan industri manufaktur Indonesia saat ini selalu di bawah angka pertumbuhan ekonomi secara nasional (PDB). Kondisi ini berbeda jika dibandingkan pada tahun 1990-an.

Padahal, menurut ‎Kepala Grup Riset Ekonomi Direktorat Kebijakan Ekonomi Bank Indonesia (BI) Yoga Affandi, untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap maka perlu menumbuhkanindustri manufaktur.

"Karena dengan industri manufaktur itu akan banyak menyerap tenaga kerja. Jadi kesejahteraan masyarakat meningkat, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih berkualitas," kata‎ Yoga saat diskusi dengan wartawan di Hotel Ciputra, Surabaya, Kamis (24/11/2016).

Dia mengungkapkan DNA Indonesia sebenarnya adalah negara yang memiliki sumber pertumbuhan dari industri manufaktur, bukan industri pertambangan. Hanya saja saat terjadi commodity booming di negara ini membuatindustri manufaktur sedikit terlupakan.

Namun menurut dia, masih ada kesempatan bagi Indonesia untuk kembali membangkitkan industri manufaktur demi keluar dari jebakan kelas menengah (midle income trap) tersebut. Terlebih, Indonesia saat ini memiliki bonus demografi.

"Bonus demografi yang dimiliki Indonesia ini kita perkirakan akan mulai habis sekitar tahun 2030. Jadi kita masih ada waktu 15 tahun untuk melakukan ini, itu saya pikir masih cukup," terang dia.

Seperti diketahui, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia pada kuartal III hanya sebesar 4,6 persen dengan kontribusi terhadap PDB 19 persen. (Yas/nrm)

CV. Raya Teknik Indonesia Menjual FILTER (Air Filter, Fuel Filter, Oil Filter, Hydraulic Filter, Transmission Filter, dll) dan SPARE PART khusus untuk ALAT BERAT (HEAVY EQUIPMENT), GENSET , INDUSTRI, TRUCK dengan merek :

- Genuine (KOMATSU, CATERPILLAR, MITSUBISHI, dll)
- DONALDSON
- FLEETGUARD
- BALDWIN
- MANN
- RACOR
- FHAS
- GRIFFIN
- SAKURA
- HENGST
- PROGUARD
- JIMCO
- UNION
- dll.

* Menerima PEMBUATAN Filter sesuai dengan spesifikasi dari Customer.

* Harga Filter Udara,Filter Oli, Filter Solar dan Filter Hidrolis yang kompetitif.

Untuk stock dan harga, silahkan hubungi :

Marketing

Rico 081217696856 (Whatapps)
Website: http://distributorfilter.blogspot.co.id, http://rayateknikindo.blogspot.co.id/
rayateknikindo.indonetwork.co.id
Email : rayateknik.indo@gmail.com

Rabu, 15 Februari 2017

REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI, SIAP HADAPI TANTANGAN INDUSTRI

lpmindustria.com – Pendidikan Vokasi kini mendapat perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Revitalisasi pendidikan vokasi tingkat perguruan tinggi, akan dituangkan dalam rencana-rencana strategis yang telah dikoordinikasikan dengan 5 kementerian sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya mempersiapkan lulusan yang siap diterjunkan di dunia industri.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, khususnya Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Hal ini terkait dengan daya saing tenaga lokal dalam menghadapi gempuran tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, pengembangan pendidikan vokasi kini menjadi fokus utama bagi Kemenristek dikti. Pasalnya, pendidikan vokasi merupakan pencetak lulusan terampil siap kerja yang akan mengisi sektor-sektor industri, sehingga dapat bersaing dengan lulusan luar negeri di era globalisasi saat ini.

Revitalisasi menjadi langkah terobosan Kemenristek Dikti guna menyesuaikan kualitas dan fokus pendidikan vokasi yanglink and match dengan dunia industri. Saat ditemui usai kunjungan ke Politeknik yang berada di Surabaya, M Nasir selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), mengusung konsep 70% praktek dan 30% teori menjadi proporsi yang harus diimplementasikan pendidikan vokasi. Rencana tersebut lalu dituangkan dalam sistem pembelajaran 3+2+1 yaitu 3 semester di kampus, 2 semester di industri, dan 1 semester di kampus atau industri.

Bukan sekedar persiapan dalam konsep pengajaran, M Nasir selaku Menristekdikti menuturkan bahwa pendidikan vokasi juga akan diisi oleh pengajar dari dunia industri. “Pendidikan vokasi tidak memerlukan dosen S-2, dikarenakan pendidikan vokasi membutuhkan pendidikan untuk kerja, “ungkapnya di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (06/12/2016).

Dalam komposisi kouta pengajar yang akan ditetapkan nantinya, Nasir menjelaskan bahwa persentase pengajar dari kalangan dosen dan dunia industri adalah sama. Selain itu beliau juga mengungkapkan bahwa nantinya tenaga pengajar vokasi tidak harus lulusan magister. Hal itu sontak menuai pro dan kontra. “Ide tenaga pengajar vokasi tidak harus memenuhi standart pendidikan S2, tentu bertentangan dengan pasal 46 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosennya, karena kini dosen harus memiliki kualifikasi minimum lulusan magister untuk program diploma atau program sarjana.” ungkap Anang Hermansyah selaku anggota komisi X DPR RI. Oleh karena itu, Anang menyarankan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar pelaksanaan pendidikan vokasi tidak menabrak hukum yang berlaku. Dimana Perppu tersebut berisi tentang syarat kualifkasi dosen atau tenaga pengajar yang tidak mengharuskan magister atau S2.

Selain permasalahan tenaga pengajar, pendidikan vokasi nampaknya masih belum populer bagi masyarakat Indonesia. Akibatnya, berdasarkan data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, jumlah mahasiswa vokasi di Tanah Air hanya 5.6 persen dari seluruh total mahasiswa diIndonesia. Jumlah tersebut, jauh lebih kecil dibanding Negara Austria yang memiliki 78 persen mahasiswa vokasi.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian terkait, diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi dan BUMN bisa kerjasama untuk mewujudkan jutaan vocational school dan vocational training. “Kalau kita saja, apalagi hanya Balai Latihan Kerja (BLK), tidak mungkin bisa menciptakan pelatihan besar-besaran,” ungkap Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas diakhir tahun. Ia mengungkapkan bahwa semua sector harus mendukung, baik itu pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, kedepan kita akan membuat kebijakan agar pihak swasta dapat berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan vokasi tanah air.

PLTN, SOLUSI LISTRIK
MASYARAKAT INDONESIA

lpmindustria.com – Kebutuhan energi listrik di Indonesia kian meningkat. PLTN merupakan salah satu media alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia.Oleh karena itu, pemerintah mulai melakukan beberapa persiapan agar Nuklir dapat diterima dan digunakan di Indonesia.

Rencana pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia layaknya laut yang pasang surut. Hal ini dikarenakan masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Disatu sisi mereka beranggapan bahwa nuklir merupakan energi alternatif yang cocok untuk kebutuhan energi listrik yang terus meningkat. Anggapan ini diperkuat dengan hasil riset yang dilakukan oleh Lembaga riset Sigma Research tentang pembangunan PLTN di Indonesia. Pada Survei tersebut didapatkan hasil persentase masyarakat yang setuju sebanyak 75.3%. Lalu, sisanya masyarakat berpandangan skeptis (Re : Kurang Percaya) terhadap pembangunan PLTN. Kekhawatiran akan dampak kebocoran reactor nuklir seperti di Chernobyl (Ukraina), dan Fukushima (Jepang) menjadi penyebabnya.

Gagasan tentang nuklir sebenarnya sudah lama muncul, bahkan Ir. Soekarno mengemukakan pendapatnya bahwa tenaga nuklir sangat penting untuk keperluan dalam dan luar negeri. Tahun 1961, Indonesia berhasil membangun reaktor nuklir pertama yang diresmikan langsung oleh Ir. Soekarno. Reaktor nuklir ini digunakan untuk kepentingan riset dan pelatihan. Tak sampai disitu, Indonesia kembali mengoperasikan reaktor nuklir yang diberi nama Reaktor Kartini dengan daya 100 Kilo Watt (KW). Perlu diketahui bahwa reaktor nuklir berbeda dengan PLTN. Reaktor nuklir merupakan salah satu unsur yang harus tersedia dalam pembangunan PLTN.

Sadar akan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang banyak dan berkualitas di bidang nuklir, tahun 1980-an pemerintah mulai membuka Jurusan dibidang nuklir. Mulai dari Teknik Nuklir di Universitas Gadjah Mada, Jurusan instrumentasi Nuklir dan Proteksi Radiasi di bagian Fisika Universitas Indonesia, dan Pendidikan Ahli Teknik Nuklir di Yogyakarta (sekarang Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir).

Gagasan tentang pembangunan PLTN dimulai dari terbentuknya Komisi Persiapan Pembangunan PLTN (KP2PLTN) oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (Departemen PUTL). Kemudian berlanjut dengan diadakannya sebuah seminar di Karangkates, Jawa Timur pada tahun 1975 oleh BATAN dan Departemen PUTL. Salah satu hasilnya adalah keputusan bahwa PLTN akan dikembangkan di Indonesia. Setelah melakukan beberapa studi tentang lokasi, maka diputuskan Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menjadi lokasi yang paling ideal dan akan menjadi tempat pembangunan PLTN.

Berdasarkan hasil studi yang diadakan BATAN dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), seperti dilansir oleh situs pemerintah Kabupaten Bangka Barat (14/03/2011). Pertumbuhan jenis energi yang paling besar adalah pertumbuhan kapasitas pembangkitan energi listrik yang mencapai lebih dari 3 kali lipat dari kondisi semula, yaitu dari 29 Giga Watt (GW) di tahun 2000 menjadi sekitar 100 GW di tahun 2025.

Melihat hasil studi tersebut, diperlukan energi alternatif guna memenuhi kebutuhan energi listrik di masa mendatang. Membangun PLTN dapat menjadi solusi efektif untuk menangani kebutuhan tersebut. Perlu disadari nuklir merupakan sumber energi yang aman, bersih, dan ekonomis. Namun, membutuhkan teknologi tinggi untuk mengelolanya. Pandangan masyarakat mengenai nuklir dapat diminimalisir dengan cara persiapan yang matang dari pengembangan teknologi nuklir serta sosialisasi kepada masyarakat. Dengan terciptanya penerapan teknologi nuklir di Indonesia, maka kebutuhan energi listrik di masa mendatang dapat tercukupi. Selain itu, Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain dalam pengimplementasian teknologi nuklir.

Selasa, 07 Februari 2017

Mobil Pedesaan akan Pakai Mesin Toyota dan Daihatsu

Jakarta - Pemerintah akan menggandeng beberapa pihak untuk terlibat dalam produksi mobil pedesaan. Salah satunya produsen mobil Toyota dan Daihatsu di Indonesia.

Menurut Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), I Gusti Putu Suryawirawan, kerja sama ini untuk memasok mesin bagi mobil pedesaan.

"Kita lagi coba untuk kerja sama dengan Toyota dan Daihatsu, mereka kan jual kendaraan terbanyak, terutama komponen kritikal seperti mesin dan transmisi. Itu lagi kita coba kerjasamakan karena enggak mungkin diproduksi sendiri," ujar pria yang akrab disapa Putu ini kepada detikFinance, Kamis (2/2/2017).

Putu belum bisa memastikan komponen dari produsen mobil asal Jepang itu bakal lebih murah karena untuk program pemerintah. Tapi yang jelas, mobil pedesaan ini bukan didesain untuk kepentingan komersil, namun dipakai untuk membawa alat mesin pertanian.

Misalnya, mesin perontok padi atau mesin penggiling biji-bijian.

"Kita enggak bisa menggunakan kriteria-kriteria komersial seperti kendaraan biasa, karena ini lebih didesain untuk membawa peralatan alat mesin pertanian, ketimbang mengangkut penumpang," tutur Putu.

Selain produsen otomotif, produksi mobil pedesaan juga melibatkan pemerintah daerah, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), universitas hingga pabrik perakitan lokal. Pemda akan terlibat dalam merekomendasikan SMK mana yang bisa ikut terlibat dalam produksi mobil pedesaan. Sedangkan universitas akan terlibat dalam proses desain.

Distributor Filter Udara, Filter Oli, Filter Solar, Filter Cabin, Filter Water Separator di Surabaya

Sabtu, 18 Februari 2017

RI Punya Waktu 15 Tahun untuk Bangkitkan Industri Manufaktur

Rabu, 15 Februari 2017

Selasa, 07 Februari 2017

Mobil Pedesaan akan Pakai Mesin Toyota dan Daihatsu